Konflik di Republik Demokratik Kongo (Zaire) Perang Kongo I

NAMA          :         RIA ROSIANNA S.

NIM                       :         1002045106

MATA KULIAH        :         MANAJEMEN RESOLUSI KONFLIK

KELAS          :         HI REGULER B ‘10

Konflik di Republik Demokratik Kongo (Zaire)

Perang Kongo I

Perang ini berawal dari negara yang bernama Zaire, ketika Perdana Menteri Mobutu mulai kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Mobutu telah memimpin Zaire sejak tahun 1965. Pada awal kepemimpinannya, Mobutu memiliki kiprah politik yang sangat baik. Kepemimpinannya di Zaire saat itu didukung oleh berbagai negara barat, termasuk Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya Mobutu mulai menunjukkan sikap yang otoriter dan banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Zaire yang pernah maju saat awal kepemimpinannya berubah menjadi stagnan dan mengalami kemunduran. Desakan-desakan untuk mundur dari kekuasaanya pun mulai berdatangan. Tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri dan bahkan negara sekutu seperti Amerika Serikat. Atas tekanan Barat agar melakukan pembaharuan, Mobutu pada April 1990 melakukan reformasi menuju demokrasi di Zaire, setelah lebih dari dua dasawarsa menerapkan sistem partai tunggal, sistem partai tunggal dihapuskan dan rakyat diijinkan untuk mendirikan partai sendiri, Zaire mulai menganut sistem multipartai.

Akan tetapi tak terlihat perubahan selama enam tahun upaya pro-demokrasi di negeri tersebut. Akibatnya ialah pertentangan menguat dan banyak partai di negeri itu “berkiblat” pada suku atau pemisahan diri. Kondisi ekonomi tidak juga semakin membaik. Hampir semua rakyat Zaire bekerja di sektor informal karena sektor formal tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada mereka. Angka PDB Zaire semakin mengalami kemerosotan dan banyak meresahkan masyarakat. Parahnya, Tentara Nasional Zaire, Forces Armees Zairoises sering melakukan penyerangan ke rumah warga dan melakukan perampokan. Kondisi ini terjadi karena para tentara sering tidak menerima gaji dari pemerintah. Zaire mengalami perpecahan dari dalam negeri, rakyat mulai membenci Mobutu yang dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengurus Zaire.

Lebih dari 200 etnis berada di Zaire yang berbicara dengan dialek yang berbeda. Karena itu masalah etnis menjadi persoalan utama di Zaire. Di sebagian wilayah Zaire, penduduk desa –yang hanya terpisah sekitar 50 kilometer– berbicara dengan dialek berbeda dan tak dapat saling memahami. Karena masalah semacam itu lah, perpecahan dan pemberontakan seringkali terjadi.

Konflik pun dimulai ketika kelompok pemberontak dari etnis Banyamulenge / Tutsi Banyamulenge (suku Tutsi Rwanda yang beremigrasi ke Zaire sekitar 200 tahun lalu) melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire Timur. Pemberontakan pun mulai terjadi dimana-mana. Lemahnya kekuatan pusat membuat Zaire tidak mampu berbuat apapun menghadapi pemberontakan. Para pengungsi Tutsi-Rwanda yang berada di perbatasan Zaire juga akhirnya bekerjasama untuk menggalang kekuatan dengan nama Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo (AFDL) yang dipimpin oleh Laurent-Desire Kabila karena merasa berhutang budi terhadap para pemberontak Zaire yang telah melindungi dari serangan Hutu. Tujuan utama dari AFDL ini adalah menggulingkan pemerintahan Mobutu yang dianggap sudah tidak efektif dan cenderung menindas rakyat. Banyak juga tentara nasional Zaire akhirnya bergabung ke AFDL karena adanya pemecatan oleh pemerintah. Melihat AFDL sudah mulai merekrut etnis Tutsi-Rwanda, Mobutu kemudian merekrut Interahamwe, etnis Hutu-Rwanda yang juga mengungsi akibat pertempuran antara Hutu-Tutsi di Rwanda. Konflik yang pada awalnya hanya konflik internal ini pun akhirnya berubah juga menjadi konflik etnis ketika isu keetnisan dimanfaatkan dalam konflik ini.

Perang antar etnis ini langsung menyeret negara sekitarnya yang juga mengalami masalah konflik Hutu-Tutsi seperti Rwanda, Uganda, Burundi, dan Angola. Presiden Rwanda, Paul Kagame yang berasal dari etnis Tutsi langsung memberikan bantuan kepada AFDL, keterlibatan Uganda lebih disebabkan oleh hubungan baik antara Rwanda dengan Uganda, Burundi yang kebetulan dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Tutsi, Angola yang memiliki sejarah kelam dengan Mobutu karena pernah membantu UNITA, sebuah kelompok yang ingin memerdekakan diri dari Angola. Dalam perang ini Angola hanya membantu melatih dan mempersenjatai para tentara Zaire yang desersi dari kesatuannya dan mengirimkan mereka kembali ke Zaire untuk membantu menggulingkan Mobutu. Pihak lain yang ikut berperan dalam membantu pemberontakan ini adalah Zambia dan Zimbabwe juga memberikan dukungan militer kepada pemberontak. Demikian pula dengan Eritrea, Ethiopia dan Sudan Selatan yang mendukung pemberontakan melalui bantuan moral dan sumbangan dana.

Sementara itu pihak Mobutu hanya mendapat bantuan dari UNITA. Selain dari UNITA, Mobutu juga mendapat bantuan dari Sudan yang sejak awal memang sudah memiliki hubungan baik dengan Mobutu. Mobutu dikabarkan banyak menyewa tentara bayaran dari Afrika dan Eropa, akan tetapi jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan AFDL yang didukung oleh berbagai negara. Pasukan Mobutu yang lemah sejak awal menjadi tidak berdaya ketika bertempur dengan AFDL. Mereka tidak mampu menghadapi perlawanan serius dari AFDL yang dibantu oleh kekuatan asing. Mobutu sendiri langsung melarikan diri ke Maroko, perang pun dimenangi oleh AFDL. Pada tanggal 7 Desember 1997, Laurent Desire Kabila langsung memplokamirkan dirinya sebagai Presiden baru dan mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo dan langsung melakukan penertiban di negaranya.

FAKTOR STRUKTURAL	FAKTOR POLITIK	FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI	FAKTOR BUDAYA DAN PRESEPSI
Pemerintah mulai kehilangan legitimasi di mata rakyatnya akibat maraknya korupsi.	Pemerintah menunjukkan sikap yang otoriter dan banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat	Ekonomi Zaire stagnan dan cenderung mengalami kemunduran.	Sejarah konflik etnis Hutu dan Tutsi. ( Jika ada negara yang dikuasai oleh etnis Hutu biasanya akan menindas etnis Tutsi, begitu pula sebaliknya)
Tentara Nasional Zaire, sering melakukan penyerangan ke rumah warga dan melakukan perampokan.	Negara-negara lain terutama Barat pun mulai menyerukan perlu adanya generasi baru pemimpin.	Hampir semua rakyat Zaire bekerja di sektor informal sehingga angka PDB Zaire semakin mengalami kemerosotan.	Banyaknya etnis di Zaire menyebabkan  mereka tak dapat saling memahami.

ANALISIS KONFLIK BERLIAN DI SIERRA LEONE MENGGUNAKAN ANALOGI BAWANG BOMBAY

NAMA                    :         RIA ROSIANNA S.

NIM                       :         1002045106

MATAKULIAH         :         MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK

KELAS                    :         HI REGULER B ‘10

ANALISIS KONFLIK BERLIAN DI SIERRA LEONE

MENGGUNAKAN ANALOGI BAWANG BOMBAY

Gambar 1 : analogi konflik bawang bombay sebelum terlibatnya pihak eksternal

Dilihat dari gambar analogi bawang bombay diatas, jika diidentifikasi, sebenarnya pihak awal yang berkonflik di Sierra Leone adalah pihak pemerintah yang berkuasa dibantu tentara dengan kelompok oposisi atau pemberontak yang bernama Revolutionary United Front (RUF). Kelompok RUF menyatakan bahwa mereka memberontak atas nama rakyat. Kelompok RUF ingin menggulingkan dan merebut kekuasaan pemerintah yang berkuasa pada saat itu dikarenakan ketidakpuasaan mereka terhadap kinerja pemerintah selama ini dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah dianggap serakah karena telah mengeksploitasi sumber daya alam (berlian) Sierra Leone demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. RUF menggulingkan pemerintahan dengan melakukan kekerasan dan pembantaian terhadap masyarakat sipil. Akibatnya banyak masyarakat sipil yang tewas dan mengungsi ke negara tetangga seperti Guinea. Anak-anak diculik, direkrut menjadi tentara RUF, diajarkan cara menggunakan senjata dan dipaksa melakukan tindak kejahatan bersenjata. Bahkan kelompok RUF juga memotong tangan masyarakat sipil agar tidak bisa ikut dalam pemilihan umum, sehingga pemilihan umum tersebut tidak dapat terlaksana. Selain itu RUF memiliki motif lain, yaitu ingin merebut tambang berlian yang selama ini dianggap telah diekspoitasi negara dan hanya dinikmati oleh negara lain. Masyarakat sipil yang diculik pun dipaksa menjadi pendulang berlian. Berlian-berlian itu kemudian diselundupkan oleh tentara bayaran melalui Liberia dan dijual ke negara-negara maju dan ke kartel industri berlian untuk mendapatkan uang atau di barter dengan senjata-senjata untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Sementara disisi lain, pemerintah juga tidak ingin melepaskan tambang-tambang berlian kepada RUF namun karena kurangnya kekuatan militer pemerintah maka pemerintah berusaha mempertahankannya dengan cara menyewa tentara bayaran guna menghentikan pemberontakan RUF. Pemerintah memberikan imbalan kepada tentara bayaran berupa konsensi tambang berlian.

Gambar 2 : analogi konflik bawang bombay setelah pihak eksternal terlibat

Dari sini kemudian eskalasi konflik semakin meningkat, ketika banyak pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam konflik ini. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda beda, ada pihak yang berusaha membantu penyelesaian konflik dan ada juga pihak yang berusaha memanfaatkan situasi konflik ini demi mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya.

Berlian-berlian yang dijual dan diekspor oleh negara Liberia kepada kartel industri berlian mulai dipertanyakan asalnya. Walau sebenarnya para kartel industry berlian sendiri tidak memperdulikan darimana asal berlian tersebut, yang terpenting adalah mencari keuntungan bahkan dengan cara menimbun berlian-berlian tersebut agar harganya melambung tinggi. Berlian tersebut di ekspor oleh negara Liberia yang tidak memiliki sumber daya alam berlian, hal ini menimbulkan kecurigaan sehingga wartawan mencoba mencari informasi asal berlian tersebut. Namun dikarenakan situasi politik dan kemanan yang tidak mendukung, secara tidak langsung menutup akses wartawan untuk mencari fakta secara leluasa. Atas dasar dugaan bahwa berlian-berlian yang di ekspor melalui Liberia tersebut sebenarnya berasal dari daerah konflik Sierra Leone, kemudian banyak negara-negara maju seperti Inggris (London) yang sepakat untuk melarang ekspor berlian dari daerah-daerah konflik. Dengan menutup kegiatan eksor impor berlian ini diharapkan dapat mengurangi penjualan berlian illegal dan diharapkan hal ini dapat mengurangi eskalasi konflik serta mengusahakan adanya upaya perdamaian dan kestabilan keamanan di wilayah Sierra Leone. Banyaknya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan keluarganya lalu mengungsi ke negara-negara tetangga, seperti Guinea membuat organisasi internasional seperti PBB melalui program World Food Programme dan UNHCR kemudian memberikan bantuan baik dari segi makanan maupun keamanan sampai konflik di Sierra Leone berakhir.

Disisi lain keberadaan tentara bayaran terus melakukan konspirasi guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Disatu pihak, mereka menyatakan membantu pemerintah untuk menghentikan aksi pemberontakan yang dilakukan RUF. Namun dipihak lain, mereka juga ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis berlian. Itu sebabnya mereka juga membantu RUF untuk memasok senjata-senjata dari luar yang dibarter dengan berlian. Konspirasi yang dimaksudkan disini adalah dengan terus memasok senjata-senjata untuk RUF maka perlawanan dan pemberontakan dapat terus terjadi. Sehingga pemerintah terus meminta bantuan dari tentara bayaran. Sehingga tentara bayaran tentunya tidak hanya mendapatkan keuntungan tambang berlian dari pemerintah saja, tetapi juga mendapatkan keuntungan  dari berlian-berlian hasil memasok senjata ke RUF. Keberadaan tentara bayaran inilah yang kemudian semakin memperparah dan memperpanjang konflik di daerah Sierra Leone.

UTS SPWP

NAMA             :      RIA ROSIANNA S

NIM                :      1002045106

MATAKULIAH :       STUDI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

KELAS            :        HI REGULER B 2010

1)        Buatlah rencana program pengembangan kawasan perbatasan antar negara (secara umum) !

·       Menyediakan infrastruktur guna memudahkan pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan antar negara

·       Membangun sarana dan prasarana umum yang layak dan memadai seperti jalan, angkutan perhubungan darat dan laut, sekolah, puskesmas atau rumah sakit, rumah ibadah, sarana pembangkit listrik, sarana komunikasi, pasar dan perbankan.

·       Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

·       Melestarikan, mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berada di wilayah perbatasan.

·       Mengoptimalkan kerjasama pembangunan antar negara di bidang keamanan, sosial dan ekonomi.

·       Mempertegas garis-garis batas antar negara.

·       Membuat pos-pos lintas batas yang dijaga ketat oleh petugas yang selalu siaga demi mengurangi pelaggaran-pelanggaran hukum dan menciptakan ketertiban serta penegakan hukum di wilayah-wilayah perbatasan.

·       Menciptakan sebuah lembaga yang mampu mengelola pengembangan wilayah perbatasan secara seimbang baik dari sisi kesejahteraan maupun keamanan.

2)        Buatlah identifikasi permasalahan wilayah perbatasan yang saudara anggap penting untuk dibangun, lengkap dengan program pembangunan yang harus diimplementasikan!

PULAU MIANGAS

Letak geografis Pulau Miangas adalah pada 5° 34' 02'' LU  dan 126° 34' 54'' BT terdapat TD No. 056 dan TR No. 056.  Miangas lebih dekat dengan Filipina ketimbang dengan wilayah Indonesia lainnya. Jarak antara Miangas dengan Santa Agustin atau General Santos Mindanao Filipina Selatan dapat ditempuh dalam waktu 2 hingga 3 jam. Sementara jarak Miangas dengan Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaud, sekitar 90 mil.  Pelayaran dari Miangas  ke Manado, sejauh 275 milih bisa memakan waktu sampai dua hari. Bagi masyarakat Talaud, pulau Miangas juga disebut Tinonda. Pulau ini letaknya terpencil di tepi samudera Pasific dan berhadapan langsung dengan pulau Mindanao Filipina. Luasnya, hanya sekitar 3,5 kilometer persegi.

Untuk bisa ke Miangas, kapal Pelni dari Pelabuhan Bitung Menado tersedia dua minggu sekali. Kalau cuaca bagus bisa ditempuh 20 jam, tapi kalau gelombang  besar, biasanya kapal urung merapat ke pulau tersebut. Pulau ini juga lebih dekat ke Mindanao, Filipina. Warga Miangas hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga jam perjalanan dengan pamboat ke Santa Agustien atau General Santos. Bandingkan dengan jarak Miangas ke Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaud, sekitar 90 mil. Untuk ke Manado, warga Miangas akan  menempuh waktu sampai dua hari karena jaraknya mencapai 275 mil. Masyarakat lebih lebih mudah dan murah membeli barang kebutuhan dari wilayah Filipina. Uang yang mereka pergunakan umumnya adalah peso. Uang peso dibelanjakan warga Miangas untuk membeli kebutuhan sehari-hari di daerah General Santos.Beras dan gula pasir relatif lebih murah dibeli di Filipina ketimbang membeli di Melonguane atau Manado karena mereka juga mempertimbangkan risiko dan biaya  perjalanan. Jalur niaga yang terbuka di antara pulau-pulau di perbatasan tersebut justru memberi peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat meski  dalam skala kecil. Awalnya perdagangan di sana dilakukan secara barter, tukar-menukar barang. Akan tetapi, barter hasil bumi masyarakat Miangas sangat tergantung dengan harga komoditas perkebunan pasar internasional. Perdagangan barter kerap timpang dan merugikan warga Miangas. Ketika kopra melimpah, harganya justru turun saat dijual ke Filipina. Warga sangat kesulitan  manakala hasil bumi tidak bisa dijual karena kondisi laut mengganas.

              

Pulau Miangas menarik perhatian banyak kalangan. Pasalnya, pulau tersebut kerap diklaim oleh Filiphina, dan mereka menyebutnya “Las Palmas.” Ditilik dari aspek pendudukan efektif, sebenarnya sudah tidak ada masalah pemerintahan Indonesia sudah lama berjalan. Namun, dalam aspek ekonomi dan keamanan tampak masih perlu perhatian karena terdapat potensi kerawanan yang patut dicermati. Letak pulau Miangas yang jauh terpencil memang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak tertentu melakukan kejahatan lintas negara seperti .penyelundupan senjata dan narkoba, pencurian ikan dan kekayaan alam laut, minuman keras, dan sebagainya. Tak tertutup kemungkinan di wilayah perairan perbatasan Miangas dijadikan jalur lintas batas para teroris, tanpa terdeteksi oleh pos keamanan lintas batas di Pulau Miangas.

Untuk mendeteksi kegiatan kejahatan antarnegara yang mau menyusup ke kawasan  perairan laut perbatasan NKRI di bagian utara di Pulau Miangas tidak mudah. Sekalipun sudah terdapat beberapa pos penjagaan keamanan dari TNI AL, TNI AD, dan Polri. Tapi dengan kondisi sarana penunjang infrastruktur keamanan yang masih tergolong pas-pasan, sangat sulit menghalau perlakuan kejahatan antarnegara. Peralatan TNI dan Polri yang disiagakan di Pulau Miangas, saat ini  sangat tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dijaga dan diamankan. Dengan kondisi ekonomi buruk, miskin, fasilitas kesehatan kurang menunjang, dan sarana pendidikan serba pas-pasan, mustahil warga Miangas dapat menjadi penjaga perbatasan.

Cukup lama pulau ini dibiarkan tidak terawat, dan 80 persen masyarakatnya berstatus miskin. Sebenarnya jika dikelola dengan baik, pulau ini memiliki potensi menguntungkan bagi masyarakat setempat. Miangas sangat indah dan menawan. Air lautnya jernih hingga menembus ke dasar laut, pantai pasir  putihnya landai dan sangat bersih. Sudah saatnya Miangas ditata sebagai beranda depan Indonesia di bagian utara.

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

·       Pertama, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiagaan petugas-petugas di pos-pos penjagaan perbatasan untuk mengurangi dan mengehntikan kejahatan lintas negara terutama llegal fishing yang selama ini kerap dilakukan oleh nelayan-nelayan dari Filiphina. Kesiagaan petugas ini harus dilengkapi dengan kelengkapan alat dan senjata guna mempertahankan keamanan masyarakat dan Pulau Miangas.

·       Kedua, membuat sarana perhubungan bagi masyarakat di Pulau Miangas, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan dan transaksi ekonomi dengan mudah ke wilayah-wilayah di Indonesia tanpa harus menuju Mindanao, Filiphina.

·       Ketiga, membangun pusat-pusat pertumbuhan seperti pasar dan perbankan, sehingga masyarakat Pulau Miangas dapat membeli kebutuhan hidup mereka dengan harga yang cukup terjangkau dan mengurangi resiko perjalanan jika membeli kebutuhan di Filiphina.

·       Membangun saran dan prasarana lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Pulau Miangas seperti pembangunan sekolah, puskesmas atau rumah sakit, infrastruktur jalan, sarana tenaga listrik dan sarana komunikasi.

3. Apa kendala yang dihadapi sehingga pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia tidak berjalan maksimal?

·       Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum berpihak pada pembangunan wilayah perbatasan sehingga Indonesia tidak memiliki strategi nasional pembangunan wilayah perbatasan.

·       Adanya oknum-oknum yang berprilaku buruk sehingga pelanggaran-pelangaran di wilayah perbatasan terhambat.

·       Adanya perspektif (mindset) yang memposisikan dan menganggap bahwa wilayah perbatasan hanya sebagai halaman belakang yang berakibat pada kesenjangan pembangunan, baik kesenjangan pembangunan wilayah perbatasan dengan wilayah perkotaan maupun kesenjangan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah perbatasan negara tetangga.

·       Sarana dan prasarana yang minim di wilayah perbatasan yang berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya alam ( kemiskinan, keterbelakangan, terisolasi )

·       Belum diselesaikannya dan disepakatinya gars-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh.

·       Penyebaran penduduk yang tidak merata membuat pemerintah sulit mengadakan pembangunan yang berpusat di salah satu wilayah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat perbatasan.

·       Kuarangnya kesiagaan petugas di pos-pos lintas batas yang menyebabkan masih banyak terjadi pelanggaran hukum seperti illegal fishing dan illegal logging.

·       Belum adanya kelembagaan yang khusus mengelola wilayah-wilayah perbatasan.